Aspek Perpajakan Transaksi Jual Beli Emas

Emas sering dijuluki sebagai "safe heaven" karena sifatnya yang stabil.  Komoditas investasi ini berfungsi sebagai lindung nilai saat terjadi inflasi, krisis ekonomi atau ketidakpastian global. 

Instrumen investasi ini lebih aman dibanding mata uang yang rentan mengalami kenaikan atau penurunan nilai. Selain itu, emas termasuk aset likuid yang mudah dijual saat diperlukan.

Bagaimana aspek perpajakan dari transaksi jual beli emas?

Pajak Penghasilan Pasal 22 

a. Penjualan emas batangan kepada pabrikan atau pedagang dipungut PPh Pasal 22 sebesar 0,25% dari nilai penjualan. PPh 22 ini bersifat TIDAK FINAL, sehingga dapat dikreditkan pada SPT Tahunan PPh Badan. Pengecualian pemungutan PPh 22 diberikan untuk penjualan kepada Lembaga Jasa Keuangan, Bank Bullion, Bank Indonesia, dan pihak lain yang dikecualikan sesuai PMK-52/2025.

b. Penjualan emas batangan tidak dipungut PPh Pasal 22 jika diserahkan kepada: 1)konsumen akhir, 2)wajib pajak  yang memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22, dan 3)wajib pajak yang dikenai PPh Final UMKM.

Contoh:

1. PT Jual menjual emas batangan kepada PT Beli (sesama pedagang) senilai Rp100.000.000,-. maka PT Jual harus memungut PPh 22 dari PT Beli sebesar 0,25% x Rp100.000.000,- = Rp250.000,-

2. PT Jual ternyata juga menjual emas batangan kepada konsumen akhir bernama kepada Bu Yanti, senilai Rp100.000.000,-. maka PT Jual tidak memungut PPh Pasal 22 dari Bu Yanti.

Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP)

Keuntungan dari penjualan emas, baik emas batangan maupun emas perhiasan oleh orang pribadi merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang menjadi objek PPh OP, dan dilaporkan pada SPT Tahunan PPh OP pada tahun terjadinya penjualan emas  tersebut.

Contoh:

Pak Yan memiliki 50 gram emas batangan yang dibeli tahun 2010 senilai Rp25juta. Emas tersebut dijual pada tahun 2026 senilai Rp100juta. Maka keuntungan yang dilaporkan pada SPT Tahunan OP Pak Yan sebesar Rp75juta.

Pajak Pertambahan Nilai

A. Emas Batangan

Penyerahan emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara Bukan Barang Kena Pajak (Non-BKP), sehingga tidak dikenai PPN.

Emas batangan dengan kadar murni 99,99%, (dibuktikan dengan bersertifikat/standar SNI/LBMA) mendapatkan fasilitas PPN Tidak Dipungut, dan dibuatkan Faktur Pajak dengan kode 07. Meskipun emas batangan tersebut berkadar 99,99%, apabila tidak bersertifikat, maka dianggap sebagai penyerahan perhiasan.

B. Emas perhiasan

Penyerahan emas perhiasan dikenai PPN Besaran Tertentu dari harga jual, dengan rincian tarif sbb:

1) dari pabrikan ke pabrikan atau pedagang sebesar 1,1%;
2) penyerahan ke konsumen akhir dengan dokumen lengkap sebesar 1,1%;
3) penyerahan ke konsumen akhir tanpa dokumen lengkap sebesar 1,65%;
4) penyerahan dari pedagang kembali ke pabrikan sebesar 0%.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memungut dan menyetorkan PPN dengan Besaran Tertentu tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang diperoleh atas perolehan emas perhiasan tersebut.

Penyerahan kepada konsumen akhir menggunakan Faktur Pajak digunggung. Dokumen dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, struk kasir (cash register), karcis, kuitansi, atau dokumen lain yang sejenis, yang sedikitnya memuat informasi sbb:

a. Nama, alamat, dan NPWP pihak penjual.
b. Jenis barang atau jasa yang diserahkan. 
c. Harga jual atau penggantian beserta potongan harga (jika ada).
d. Jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut.
e. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur

Faktur Pajak penjualan emas kepada konsumen dapat diilustrasikan sbb:

Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis.
Endah.Sitarasmi (11/2026)

Dasar Hukum:

1. PP 48/2023
2. PMK-131/2024
3. PMK-52/2023