Posts

Faktur Pajak: Pembetulan vs Pembatalan

Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Pajak(BKP)/Jasa Kena Pajak(JKP). Faktur Pajak Keluaran dibuat oleh penjual, sedangkan Faktur Pajak Masukan dibuat oleh pembeli. Faktur Pajak paling sedikit memuat informasi tentang: nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak; identitas Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak yang meliputi: nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak dalam negeri Badan dan Instansi Pemerintah; nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Induk Kependudukan, bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; nama, alamat, dan nomor paspor, bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau nama dan alamat, bagi subjek pajak luar negeri Badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pajak Pengha...
Post a Comment
Read more

Fitur "Impersonate" pada Coretax

Tidak semua Wajib Pajak sempat melaksanakan kewajiban administratif perpajakannya sendiri. Faktor kesibukan, skala usaha, serta pemahaman teknis ketentuan perpajakan adalah beberapa kendala diantaranya. Pengusaha Orang Pribadi, Badan usaha, lembaga atau instansi,  dapat melimpahkan wewenang untuk melaksanakan administrasi perpajakan yangbersifat klerikal seperti menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan SPT kepada pihak lain.  Sebelum berlakunya Coretax, pengurus biasanya meminjamkan kata sandi (password) aplikasi perpajakan kepada karyawan atau konsultan pajak. Hal ini sangat berisiko, karena berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kebocoran data. Coretax memunculkan fitur baru bernama Impersonate (ganti peran). Fitur ini memberikan solusi agar seorang pengguna dapat bertindak atas nama wajib pajak lain tanpa berbagai kata sandi.  Keamanan data lebih terjaga, batasan kewenangan dapat diatur sesuai kebutuhan., akuntabilitas dan jejak audit yang jelas, serta ...
Post a Comment
Read more

Salah Potong PPh UMKM. Harus Bagaimana?

Image
Wajib Pajak yang memiliki omset (peredaran usaha) kurang dari 4,8 miliar per tahun dapat memanfaatkan fasilitas tarif PPh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). PP 55 Tahun 2022 menetapkan tarif sebesar 0.5% dari omset, dan bersifat final.   Apabila wajib pajak UMKM bertransaksi dengan pemotong pajak, wajib pajak harus menunjukkan Surat Keterangan Memenuhi Kriteria sebagai Wajib Pajak Berdasarkan Pp 55 Tahun 2022 (Suket PP55). Jika tidak, lawan transaksi akan memotong PPh umum, misalnya PPh Pasal 23 untuk penyerahan jasa, atau PPh Pasal 22 untuk penyerahan kepada bendaharawan pemerintah. Suket PP55 dapat  diajukan secara daring melalui aplikasi coretax (coretaxdjp.pajak.go.id). Sebelum mengajukan permohonan, pastikan anda telah memiliki NPWP aktif, sudah aktivasi coretax, memiliki sertifikat elektronik (passphrase) untuk tanda tangan digital, dan telah melaporkan SPT Tahunan tahun pajak terakhir. Langkah-langkah pengajuan Suket PP55 melalui coretax sebagai berikut...
Post a Comment
Read more