Posts

Dividen Terselubung: Modus dan Implikasi Perpajakannya

Pendahuluan Dividen adalah bagian laba bersih perseroan yang dibagikan kepada pemegang saham. Umumnya dividen dibagikan setelah tahun buku berakhir, dan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun demikian, dividen dapat juga dibagikan sebelum tahun buku berakhir, disebut dengan istilah Dividen Interim. UU nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mengatur  pembagian dividen pada Pasal 70 - 72 dengan ringkasan sebagai berikut: Dividen hanya boleh dibagikan jika saldo laba perseroan bernilai positif. Jika total laba dikurangi kerugian tahun lalu bernilai negatif, maka perseroan tidak boleh membagikan dividen. Seluruh laba bersih dikurangi penyisihan cadangan dapat dibagikan kepada pemegang saham, kecuali ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Cadangan laba minimal sebesar 20% dari modal ditempatkan atau disetor. Dividen interim dapat dibagikan sepanjang memenuhi persyaratan: a)  diatur dalam Anggaran Dasar perseroan, b) diputuskan oleh r...
Post a Comment
Read more

Memahami Ketentuan Perpajakan untuk Investor Asing

Image
Secara umum, investor asing melakukan kegiatan usaha di Indonesia melalui 3 bentuk utama, yaitu:  Kantor Perwakilan Dagang Asing,  Bentuk Usaha Tetap,   dan Penanaman Modal Asing.   Bagaimana aspek perpajakan dari ketiganya? Mari kita bedah satu-persatu. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPDA) Berasal dari istilah Representative Office (RO) yang merupakan perpanjangan tangan dari suatu perusahaan asing yang didirikan di Indonesia untuk mengurus kepentingan perusahaan induk. Biasanya KPPA melaksanakan kegiatan khusus seperti riset pasar, promosi, kantor penghubung ( liaison office) atau kegiatan pengawasan. Segala hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum melekat ke perusahaan induk. Ketentuan administrasi KPDA mengacu ke Peraturan Menteri Perdagangan No.10/M-Dag/Per/3/2006 jo Permendag 49/2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitaan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing, dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No.4/2021 ...
Post a Comment
Read more

Mengenal Diskon Tarif PPh Badan

Image
Pasal 17 UU Pajak Penghasilan (UU PPh) mengatur bahwa tarif PPh untuk Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah sebesar 22%. Tarif ini bersifat tunggal, berbeda dengan tarif WP Orang Pribadi yang bersifat progresif. Meskipun bersifat tunggal, terdapat insentif pengurangan tarif PPh Badan, dengan syarat dan ketentuan tertentu. Diskon 50% Pasal 31E UU PPh mengatur pengurangan tarif PPh sebesar 50% dengan syarat sbb: 1. Subjek pajak adalah Wajib Pajak Badan Dalam Negeri. PT, CV, Firma, Koperasi, dll dapat memanfaatkan fasilitas ini.  2. Peredaran bruto (omset) setahun sampai dengan Rp50 miliar. Mekanisme penghitungan PPh terutang sbb: a. Omset s.d Rp4,8 miliar Seluruh Penghasilan Kena Pajak (PKP) mendapat fasilitas potongan tarif 50%. PPh terutang = 50% x Tarif PPh Badan x PKP.   Contoh:  Peredaran Bruto PT Adil tahun ini sebesar Rp4 miliar, dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp500 juta. Maka PPh Terutang dihitung dengan formula: 50% x 22% x Rp500 juta =...
Post a Comment
Read more

Jasa Penunjang Konstruksi, PPh Pasal 4(2) atau PPh 23?

Image
  Jika jasa penunjang konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat SBUJK, seharusnya dipotong PPh Pasal 4(2) atau PPh Pasal 23? Berikut penjelasannya. SBUJK (Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi) adalah dokumen yang diterbitkan olah Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU). Dokumen ini merupakan bukti bahwa suatu badan usah jasa konstruksi telah memenuhi standar klasifikasi dan kualifikasi teknis, manajerial, kemampuan pendanaan, peralatan konstruksi, sesuai UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.  Lingkup usahanya meliputi kontraktor pelaksana, konsultan perencana, konsultan pengawas, dengan kualifikasi dibagi menjadi 3 yaitu:    Kecil (K1-K3),    Menengah (M1-M2),    Besar (B1-B2) SBUJK berlaku selama 3 tahun dan harus diperbarui. Jika tidak, makan Badan Usaha tersebut tidak bisa mengikuti tender, baik proyek pemerintah maupun swasta, dan berisiko terkena sanksi administrasi.  Sanksi dapat berupa teguran...
1 comment
Read more

Aset Tak Berwujud, PSAK 238 vs UU PPh

Image
Definisi Intangible asset  (aset tak berwujud-ATB) adalah aset non moneter yang memberikan nilai ekonomi dan manfaat jangka panjang bagi entitas di masa depan. Ciri-ciri ATB antara lain: Dapat Diidentifikasi: Bisa dipisahkan dari entitas atau timbul dari hak kontraktual/hukum. Dikendalikan: Perusahaan memiliki hak dan mampu membatasi akses pihak lain dalam menikmati manfaatnya.  Tak Berwujud Fisik: Tidak berbentuk seperti gedung atau mesin sehingga tidak dapat dilihat dan disentuh.  Contoh: Jenis Contoh Kekayaan Intelektual Hak Paten, Hak Cipta, dan Merek Dagang (Trademark). Perjanjian & Legalitas Lisensi,  Franchise , dan Hak Sewa Teknologi Perangkat lunak ( Software ), basis data, paten teknologi Nilai Bisnis Goodwill  (reputasi, loyalitas pelanggan, kekuatan merek/logo)   Perolehan ATB Aset Tak Berwujud dapat diperole...
Post a Comment
Read more