Guru Pajak

Qualifying asset (aset kualifikasian) adalah aset yang membutuhkan waktu substansial agar siap digunakan atau dijual sesuai tujuannya. Aset ini terdiri dari 2 jenis yaitu: aset dalam pembangunan yang digunakan sendiri oleh entitas, atau aset yang ditujukan untuk dijual atau disewakan yang dibangun sebagai proyek yang terpisah. Contoh aset kualifikasian adalah aset-aset besar yang pembangunannya membutuhkan waktu yang lama, seperti bangunan gedung, bendungan, kapal, dll. Tak hanya berupa harta berwujud, aset kualifikasian juga bisa berbentuk aset tak berwujud seperti piranti lunak (software) yang pengembangannya memerlukan waktu yg lama. Selain itu, aset kualifikasian dapat berupa persediaan yang memerlukan waktu yang panjang untuk sampai pada kondisi siap jual. Misalnya anggur yang harus disimpan di gudang selama bertahun-tahun, atau pemeliharaan ternak dari lahir sampai dengan siap dipotong. Memahami aset kualifikasian penting bagi suatu perusahaan, agar dapat mencatat biaya dan ase...

  Kata “ Inbreng ” berasal dari Bahasa Belanda yang artinya “masukan”. Secara istilah, inbreng adalah penyertaan modal dalam bentuk non tunai. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-22/2020 mendefinisikan inbreng sebagai transaksi pengalihan harta selain kas kepada perseroan, persekutuan, dan badan lain sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Dalam konteks Persekutuan Perdata, KUHPerdata mengatur bahwa para sekutu wajib menyetorkan uang, barang, atau usaha/tenaha kerja sebagai modal awal. Sedangkan Pasal 34 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya. Pada dasarnya, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh perseroan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal bukan merupakan objek PPh, baik bagi penerima maupun penyetor. (Pasal 4 ayat (3) UU PPh). Namun demikian, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, d...

  Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah jumlah penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan. Pendapatan neto dikurangi terlebih dahulu dengan PTKP, kemudian dikenakan PPh sesuai tarif progresif yang berlaku. Ketentuan mengenai PTKP terdapat dalam Pasal 7 UU PPh. Penyesuaian besarnya PTKP dapat dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan mempertimbangkan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya. Idealnya, besaran PTKP tidak lebih kecil dari Upah Minimum Regional (UMR) atau Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yaitu kebutuhan dasar seseorang untuk hidup layak. Penyesuaian terbaru besaran PTKP terdapat pada Pasal 1 PMK-101/PMK.010/2016 sebagai berikut:  Rp54 juta untuk Wajib Pajak Orang Pribadi;  Rp4,5 juta tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; Rp54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung denganpenghasilan ...

Bencana banjir dan tanah longsor menerpa saudara-saudara kita di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Cuaca ekstrim dan eksploitasi alam berlebihan dituding menjadi penyebab jatuhnya ratusan korban jiwa dan harta benda yang porak poranda. Siaran pers Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per tanggal 06 Desember 2025, 914 orang dinyatakan meninggal dunia, dan ratusan lagi masih hilang. Fasilitas umum seperti listrik, air bersih, dan sinyal telekomunikasi terputus. Jalan dan jembatan rusak, sehingga sehingga menyulitkan tim dalam menyalurkan bantuan. Berbagai pihak terus mengupayakan penanggulangan dampak bencana yang membutuhkan dana tidak sedikit. Sebagai bentuk solidaritas, berbagai elemen masyarakat menyumbangkan dana peduli bencana melalui berbagai saluran. Terkait dengan perpajakan, apakah dana sumbangan bencana tersebut dapat dibebankan secara fiskal? Apabila dilihat dari sisi penerima, secara umum Pasal 4 ayat (3) UU PPh menyatakan bahwa bantuan atau sum...