Guru Pajak

  Sistem pengenaan pajak berdasarkan UU PPh menganggap keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, dimana penghasilan maupun kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan dalam satu subjek pajak tunggal.  Satu keluarga cukup memiliki 1 NPWP yang terdaftar atas nama kepala keluarga. Keluarga dalam pengertian ini adalah suami, istri, dan anak yang belum dewasa. Definisi anak yang belum dewasa menurut UU PPh adalah anak yang belum berumur 18 tahun.   Namun demikian, terdapat kondisi dimana pasangan suami istri dapat melaporkan pajak secara terpisah. Pasal 8 ayat (2) UU PPh menyatakan bahwa suami istri dikenai pajak secara terpisah apabila: Suami istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;  Dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, atau;  Dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Perbedaan ketiganya disajikan pada tabel berikut:  ...

Ketika importir memasukkan barang ke Indonesia, terdapat pungutan yang wajib dibayar ke kas negara. Pungutan tersebut terdiri dari Bea Masuk dan Pajak. Pungutan tidak hanya dikenakan terhadap barang impor yang dikirim melalui pelabuhan dan bandar udara, tetapi juga melalui jasa ekspedisi. Kecuali jika jenis dan nilainya memenuhi kriteria pembebasan pungutan impor.   Bea Masuk Tarif Bea Masuk bervariasi, tergantung pada jenis barang dan HS Code ( Harmonized System Code ) produk yang diimpor. Tarifnya beragam, mulai dari 0% bahkan bisa mencapai 200% untuk produk tertentu dalam rangka perlindungan industri dalam negeri. Dalam kondisi tertentu, dapat dikenakan bea masuk tambahan seperti Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) atau Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) jika impor barang tersebut mengganggu pasar domestik.   Pajak Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) adalah pungutan pajak yang dikenakan terhadap barang impor. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PDRI adalah Nilai Impor. Pasal 1 angka...

    PSAK 219 adalah standar akuntansi yang mengatur tentang pencatatan, pengukuran, dan pelaporan imbalan kerja karyawan. Standar ini sebelumnya dikenal sebagai PSAK 24 dan telah mengalami perubahan nomenklatur serta penyesuaian untuk menyelaraskan dengan standar akuntansi global . Standar ini mewajibkan entitas untuk mengakui kewajiban dan beban imbalan kerja (seperti pensiun dan pesangon) dengan menggunakan metode aktuaria yang lebih akurat . Ruang lingkup PSAK 219 sebagai berikut: Jenis imbalan kerja yang diberikan oleh entitas: Jenis imbalan Contoh Imbalan Jangka Pendek gaji, upah, bonus, cuti kurang dari 12 bulan Imbalan Pasca Kerja program pensiun atau tunjangan setelah masa kerja berakhir Imbalan Jangka Panjang Lainnya penghargaan masa kerja, tunjangan cacat permanen (lebih dari 12 bulan) Pesangon kompensasi karena pemutusan hubungan kerja Im...

Transaksi bisnis lintas negara semakin meningkat. Pembayaran melalui berbagai mata uang digunakan pada kegiatan ekspor - impor, pembayaran jasa, penempatan investasi, dsb. Penggunaan mata uang yang berbeda mengakibatkan timbulnya gain (keuntungan) atau lost (kerugian). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 221 tentang Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing, mendefinisikan selisih kurs sebagai selisih yang timbul dari penjabaran sejumlah mata uang tertentu ke dalam mata uang lain dengan kurs yang berbeda . “Pada pengakuan awal, transaksi valuta asing dicatat dalam mata uang fungsional. Jumlah valuta asing dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot antara mata uang fungsional dan valuta asing pada tanggal transaksi”. Mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama entitas beroperasi, atau mata uang yang biasa digunakan entitas tersebut beroperasi.      Sedangkan kurs spot adalah kurs untuk realisasi segera, atau kurs yang ada sa...